Partai Islam, Quo Vadis?

erpolitikan Indonesia tidak menarik tanpa warna Islam di dalamnya. Bukan saja karena penduduk negeri ini mayoritas ber-KTP-kan Islam, namun juga banyak intelektual muslim yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa. Sebut saja beberapa nama seperti H. Agus Salim, HAMKA, HOS Cokro Aminoto, dll, pada masa awal pembentukan Negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan di masa orde baru, sayang pada masa ini tidak muncul tokoh yang benar-benar kuat dalam memperjuangkan aspirasi politik Islam. Dan terakhir pada masa orde Reformasi, muncul Amin Rais, Gusdur, Yusril Ihza Mahendra dll (ketiga tokoh ini dan tokoh lain debatable tentang idealisme Islamnya, namun setidaknya mereka mengusung atau diusung oleh konstituen muslim).

Peran partai politik Islam pada awal reformasi cukup signifikan dalam menentukan ritme permainan politik kekuasaan. Dominasi Megawati (PDIP) dapat dikalahkan oleh poros tengah yang digagas oleh Amin Rais cs. Yang kemudian juga mampu menjungkalkan tokoh mereka sendiri (GUSDUR). Sementara pada era awal SBY, Slogan Nasionalis Religius mampu mengalihkan pandangan mata para konstituen muslim yang kehilangan tokoh yang patut dipercaya, yang kemudian mampu menggiring energi politik partai Islam untuk mendukung pak BY ke RI 1, periode berikutnya.

Idealisme Islam dan Politik

Pada sebagian orang menganggap bahwa Islam sebagai Ideologi, sementara yang lain menganggap Islam sebagai konsekwensi perilaku sebagai agama, yang memberi tuntunan etik, moral dan pedoman nyata dalam berperilaku, pun dalam aktivitas politiknya. Antara anggapan Ideologi maupun anggapan konsekwensi memiliki cita rasa yang tidak jauh berbeda, hanya kemasan dan cara pandang saja yang membedakannya.

Dari hasil Pemilu 2004 dan 2009, tidak diperoleh gambaran yang meyakinkan apakah rakyat negeri ini kehilangan kepercayaan terhadap partai politik islam, (jika melihat dari hasil pemilu). Sebab daya tarik SBY dengan parpol yang berslogan Nasionalis Religius berada dalam daerah arsiran yang sama dengan partai politik Islam, SBY Orang Islam, Santun, Jujur dan partai politiknya tidak korup serta telah bekerja dengan baik. Setidaknya itulah yang telah sampai ditelinga orang awam sampai dengan hari H Pemilu 2009 (PILPRES dan PILDEW). Maka wajar jika kemudian para kader parpol Islam merekomendasikan partainya untuk berafiliasi dengan pak BY dan partainya. Sehingga partai politik Islam juga mencantumkan bahwa pak BY sebagai Capres Parpolnya pada kampanye Pildew, dan kemudian terbukti mampu menyelamatkan partai politik Islam.

Partai politik Islam yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah partai politik yang berbasis konstituen organisasi Islam, seperti PAN (dilahirkan Muhammadiyah), PKB (NU), PPP (NU dan PERSIS), dan PKS (Ikhwanul Muslimin).

Seperti pada umumnya Politik, selalu terjadi pertikaian dan pergumulan dalam mengaktualisasi kepentingan-kepentingan konstituennya, para pembesar partai politik Islam seperti Amin Rais, Gusdur, Yusril dan lain-lain justru asik dengan pemikiran dan kepentingan berdasarkan perkiraan sendiri, mereka gagal menangkap aspirasi konstituennya sehingga kemudian apa yang mereka lakukan tidak nyambung dengan aspirasi konstituennya sebaliknya konstituennya juga tidak mampu menangkap maksud kelakuan mereka. Rakyat justru melihat KKN kembali menampakkan senyum manisnya ditengah-tengah terpuruknya penegakan Hukum dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya pada periode pertama pemerintahan pak BY, rakyat melihat beliau mampu memenjarakan koruptor (melalui KPK dan organ pemerintahan), mampu memahami kesulitan rakyatnya dengan BLT dan penurunan harga BBM, dan membangkitkan kembali instrumen kesejahteraan rakyat melalui progam pendidikan dan pelayanan kesehatan. (JAMKESMAS, POSYANDU) peninggalan orde baru yang diminati rakyat. Pak BY adalah harapan, bukan kekeliruan. Dan hal inilah yang kemudian mempengaruhi keputusan untuk mendukung dan berafiliasi dengan pak BY.

Konstituen muslim adalah rakyat yang merdeka, dalam berpolitik mereka tidak selalu terikat dengan organisasi sosial keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dalam naik turunnya dukungan politik terhadap parpol Islam. Tetapi ada satu tali pengikat diantara rakyat dengan parpol Islam, yaitu “Kejujuran, Kebaikan, Keadilan, dan Kesejahteraan Ummat (4K)”. Rakyat muslim lebih percaya kepada partai politik apapun yang mampu mewujudkan atau memperjuangkan hal-hal tersebut baik di kancah politik maupun di kancah kebijakan. Sebaliknya sebagai parpol dengan Islam sebagai ideologi atai Islam sebagai pedoman Perilaku Politik.

Artinya pada satu sisi memenangkan Pemilu atau tidak, Partai Politik Islam Harus dan Wajib menjaga dan memperjuangkan ke empat “K” tersebut di atas, di manapun di jajaran pemerintahan di Indonesia. Karena secara moral dan etis, inilah pilar dasar yang dibawa oleh parpol Islam. Parpol Islam dalam kondisi apapun tidak boleh membiarkan dan atau mendukung pemerintahan atau duduk bersama pemerintahan yang korup. Sebagai upaya Amar Ma’ruf, Nahyi Munkar, slogan yang salalu melekat pada pengikat kepala Partai Politik Islam. Pada sisi lain konstituen parpol Islam berharap penuh untuk terwujudnya “Baldatun Toyyibatun Wa Robbun Ghofur”, negara yang Gemah ripah loh jinawi toto tentren kerto raharjo. Bukan saja kebutuhan untuk membuktikan bahwa Islam adalahRahmatan lil ‘Alamin, melainkan juga untuk membuktikan bahwa anggapan dan pilihan mereka terhadap parpol Islam bukan dosa atau kesalahan, bahwa ikut memilih dalam Pemilu merupakan sunah untuk memelihara kebaikan bersama bukan dan pembenaran bahwa GOLPUT adalah dosa.

Titik Persimpangan.

Titik pertemuan antara Misi Partai Politik Islam dan kepentingan nasional dalam dinamika politik adalah berada pada kriteria “4K”  dimana para konstituen parpol Islam dan Nasionalis sekuler dapat bertemu dan bekerjasama, membangun pemerintahan dan atau duduk bersama dalam pemerintahan. Maka kemudian titik persimpangan juga menjadi jelas, manakala “4K” tersebut diabakan. Atau minimal pemerintahan tidak menunjukkan gelagat kearah perwujudan “4K” tersebut.

Beberapa fakta beruntun yang belakangan terjadi sejak awal pemerintahan pak BY dkk, seperti Kasus Bank Century, Kasus Bibit Chandra, Kasus Gayus Tambunan, Kasus

Dugaan rekayasa Atasari Azhar dan terakhir Kasus M. Nazaruddin (dugaan suap di Kemenpora dan MK), serta klaim berbohong dari para tokoh agama, dapat diterjemahkan bahwa Pemerintahan Tidak Jujur, Tidak Adil, Tidak Baik dan belum sungguh-sungguh mensejahterakan rakyatnya.

Dari fakta dan terjemahannya tersebut, Parpol Islam yang hampir semuanya duduk dalam dan mendukung pemerintahan tersbut punya kewajiban bahwa pilihan mereka (mendukung dan duduk bersama memerintah) merupakan sebuah ijtihad politik yang benar. Bahwa ada korelasi yang jelas mengapa mereka tetap bertahan dalam pilihan tersebut. Parpol Islam dapat menjelaskan dengan memberikan aksentuasi pada program-program pemerintahan yang mengarah pada perwujudan “4K”. Atau mampu meyakinkan diri dan konstituen bahwa pemerintahan mengarah ke sana.

Keraguan dan kegelisahan sesungguhnya juga menghinggapi sebahagian politisi Parpol Islam, ini dapat dilihat bagaimana ramainya perdebatan politik pada kasus-kasus Century, Penggelapan Pajak, dan Bibit Chandra di dalam parpol Islam serta kegamangan mereka untuk menanggapi Klaim Kebohongan para Tokoh Agama. PKS dan PPP misalnya dengan jelas mendukung opsi yang berbeda dengan PD, sedangkan PKB dan PAN ragu-ragu dalam kasus century. PKS lagi-lagi berada pada jalur berbeda dengan PD dalam upaya pemulusan Pansus Pajak. Sedangkan PPP, PAN dan PKB lebih cenderung nampak abstain ketimbang menolak.

2014 bagi para pengurus Parpol dan politsi merupakan tujuan dan harapan. Tujuan untuk memenangkan Pemilu dan harapan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Kasus M. Nazarudin belum terbukti kebenarannya secara hukum, namun secara etis dan moral sudah mendapat penilaian tersendiri di hati dan fikiran ummat, dan ini bukti real kelakuan sekutu politik parpol Islam, tentu saja mereka juga faham perilaku yang masuk dalam kategori “Harap Maklum”. Maka parpol Islam harus secara cerdas untuk menimbang kembali apakah tetap mendukung dan atau duduk dalam pemerintahan lebih “ mashlahat” dari pada “mudharat”,  bila pertimbangan mereka keliru dan kemudian putusan mereka keliru, atau dianggap keliru oleh Ummat sehingga lebih cenderung mendukung kemaksiatan politik ketimbangan mashlahat. Maka cepat atau lambat mereka tengah menuju pada pemutus asaan terhadap Parpol Islam sebagai sarana membaikkan negara. Pada saatnya kelak ummat akan memilih jalannya sendiri, GOLPUT, APATIS, dan yang terburuk ummat hidup dalam angan-angan pemerintahan sendiri.

Ataukah parpol Islam masih menunggu bukti baru? Mudah-mudahan parpol Islam tidak tenggelam dalam Gemerlap Dunia kekuasaan, melainkan bertahan dalam Idealisme yang memashlahatkan Ummat. Karena “FIR’AUN TIDAK PERNAH DITENGGELAMKAN OLEH TUHAN, JIKA NABI MUSA.AS, NABI HARUN.AS CUMA TINGGAL DIAM”...Wallahu a’lamu bishowab.